Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto : Dipa/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan aturan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan melalui perbankan.

Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Kepulauan Riau, Heri menyayangkan adanya temuan OJK Perwakilan Kepri terkait masih adanya perbankan penyalur KUR yang meminta agunan dari masyarakat atau pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengajukan KUR hingga Rp 25 juta. Padahal jumlah bunga KUR tersebut disubsidi pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, perbankan di setiap daerah juga harus diberikan penjelasan dan pemahaman yang komprehensif, agar penyaluran KUR sesuai aturan dan tepat sasaran, termasuk mencegah salah penetapan bunga pada pinjaman di atas KUR tanpa agunan.

“Aturan main harus tegas dari pemerintah berkoordinasi antara BI dan OJK untuk dapat duduk bersama, agar aturan main yang dikeluarkan bisa ditangkap utuh di cabang atau wilayah masing-masing. Tidak bisa disalahkan juga kalau Kanwil terus didorong, artinya harus ada jaminan karena mereka bicara terkait raihan penyaluran kredit sehat, terkait NPL-nya,” tutur Heri di sela-sela Kunker Komisi XI DPR RI ke Kepri, Rabu (18/12/2019).

Heri juga meminta supaya OJK melakukan pengawasan maksimal terhadap pertumbuhan perusahaan finansial teknologi atau fintech di Kepri. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi sasaran KUR tanpa agunan, beralih ke fintech dengan bunga yang tinggi. Perbankan BUMN di Kepri dinilai mampu menyalurkan KUR tanpa agunan pada dengan maksimal, karena memiliki jangkauan luas sampai ke pelosok.

“Jangan sampai masyarakat yang tidak terserap KUR malah lari fintech yang bunganya lebih tinggi dan malah menjerat mereka. Apa yg disebut adanya KUR ialah untuk menumbuh kembangkan UMKM, bukan malah berbalik jadi bencana untuk masyarakat yang butuh permodalan,” tutup legislator dapil Jawa Barat IV itu. (dip/sf)